Jakarta, 9 September 2026 – Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAMGAMA) resmi diluncurkan dalam acara Grand Launching LAMGAMA yang diselenggarakan secara hibrida pada Rabu (9/9/2026), mulai pukul 13.00 WIB. Kegiatan berlangsung secara luring di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, serta daring melalui Zoom yang diikuti sekitar 483 peserta.
Peluncuran LAMGAMA menjadi momentum penting dalam penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya bagi program studi dalam rumpun keagamaan. Kehadiran lembaga akreditasi mandiri ini diharapkan tidak hanya memperkuat proses evaluasi mutu program studi, tetapi juga mendorong pendidikan tinggi keagamaan agar semakin berkualitas, berdampak, dan memiliki pengakuan pada tingkat internasional.
LAMGAMA secara resmi diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A. Dalam sambutannya, Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa gagasan pembentukan lembaga ini memiliki perjalanan yang cukup panjang. Tim untuk mempersiapkan gagasan tersebut bahkan telah terbentuk sejak tahun 2018.
Menurut Kamaruddin Amin, kelahiran LAMGAMA diharapkan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi keagamaan. Ia juga menaruh harapan agar LAMGAMA pada masa mendatang tidak hanya berperan pada tingkat nasional, tetapi mampu menjadi rujukan dan referensi pada level internasional serta memperoleh pengakuan internasional.
Selain orientasi internasional, ia menekankan pentingnya aspek dampak dalam proses penjaminan mutu. LAMGAMA diharapkan menjadi lembaga yang impactful, sehingga penilaian terhadap program studi juga memberikan perhatian terhadap sejauh mana keberadaan suatu program studi mampu melahirkan lulusan dan menghasilkan kontribusi yang memberikan dampak nyata di tengah masyarakat.
Orientasi tersebut memberikan perspektif penting bahwa kualitas program studi tidak semata-mata dilihat dari kelengkapan berbagai instrumen dan dokumen akreditasi. Lebih jauh, mutu pendidikan tinggi perlu tercermin dalam kebermanfaatan hasil pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan bagi kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof. rer. nat. Imam Buchori, S.T., menyampaikan bahwa LAMGAMA merupakan Lembaga Akreditasi Mandiri ke-10. Kehadirannya menambah jajaran lembaga akreditasi mandiri yang menjalankan fungsi penilaian dan penjaminan mutu pendidikan tinggi sesuai rumpun keilmuan masing-masing.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam sekaligus Ketua Pemrakarsa LAMGAMA, Prof. Dr. Amin Suyitno, M.Ag., menggambarkan peluncuran tersebut sebagai awal dari perjalanan baru. Menurutnya, proses panjang yang telah dilalui dalam pembentukan LAMGAMA diharapkan menjadi pengalaman yang mendewasakan lembaga dalam menjalankan tanggung jawabnya ke depan.
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Eksekutif LAMGAMA, Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A. Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan LAMGAMA telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga akhirnya lembaga tersebut resmi lahir pada tahun 2026. Rentang perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran LAMGAMA merupakan hasil dari proses persiapan yang panjang menuju terbentuknya lembaga akreditasi mandiri bagi rumpun keagamaan.
Bagi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI) Universitas PTIQ Jakarta, kehadiran LAMGAMA memiliki relevansi strategis dalam pengembangan mutu program studi keagamaan. Peluncuran ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat budaya mutu, tata kelola akademik, kualitas pembelajaran, serta kontribusi program studi kepada masyarakat.
Gagasan mengenai program studi yang impactful juga menjadi tantangan penting bagi perguruan tinggi keagamaan. Keunggulan program studi pada masa mendatang tidak cukup berhenti pada capaian akreditasi sebagai status formal, tetapi perlu diwujudkan melalui kualitas lulusan dan kontribusi keilmuan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Dengan resmi diluncurkannya LAMGAMA, perjalanan baru penjaminan mutu program studi keagamaan di Indonesia pun dimulai. Harapan agar LAMGAMA memperoleh pengakuan internasional sekaligus mendorong lahirnya program studi yang berdampak menjadi agenda besar yang membutuhkan kolaborasi antara lembaga akreditasi, pemerintah, perguruan tinggi, program studi, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi keagamaan. (H)